Sistem Komunikasi di Timur Tengah

Filsafat, Agama, dan Sistem Komunikasi

Upaya pemikiran untuk menyatukan antara filsafat dan agama sebagai dasar memahami kebenaran dapat dilakukan dengan cara apologetik melalui kontribusi alasan-alasan filosofisnya dalam membuktikan kebenaran prinsip-prinsip agama dan analisis filsafati. Dua cara ini membutuhkan hal-hal lain dalam menemukan kebenaran bersama, seperti kejernihan hati, toleransi, dan penyamaan visi.

Agama dalam hal mendasar untuk melihat sistem komunikasi berbasis agama harus dipahami atau ditempatkan sebagai suatu ideologi yang tidak berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikenal di dunia. Basis agama dalam hal ini akan dilihat dari ruang kebebasan berkomunikasi, luasan opini publik, dan kehidupan media massa yang ada di negara pemakainya.

Tataran ideal yang ada dalam ajaran agama jauh lebih daripada paham-paham lainnya. Cinta kasih, kepatuhan pada pencipta dan pemilik dunia, saling menyayangi, penghormatan pada orang tua dapat dijadikan contoh. Agama mencoba mengajarkan kehidupan secara menyeluruh sedangkan paham-paham yang lain relatif bekerja pada tingkat kehidupan bernegara yang bersumber pada kesepakatan masyarakat yang tinggal di wilayah negara itu.

Sumber utama untuk agama adalah kitab suci yang dimiliki masing-masing agama, seperti Injil, Al-Quran, Weda, dan Tripitaka. Pemeluk agama menempatkan dan menjadikan kitab suci mereka sebagai acuan untuk menjalani kehidupan dan menjadikan kebenaran di dalamnya sebagai dasar. Pada agama-agama tertentu sumber utama ini didukung oleh sumber-sumber yang lain seperti perkataan dan tindakan para nabi yang dalam agama Islam disebut dengan Sunnah.

Dengan dasar perbedaan kitab suci dan sumber-sumber lain, upaya untuk mendiskusikan kebenaran atas dasar rasionalitas filsafati menjadi sulit dilakukan secara maksimal. Namun, sistem komunikasi berbasis agama bukan sesuatu yang mustahil dalam masyarakat dengan agama yang berbeda, atau di dunia dengan sejumlah ajaran agama, sepanjang ada kejernihan hati, toleransi dan penyamaan visi untuk melihat secara utuh penerapan sistem komunikasi berbasis agama ini.

Sistem Komunikasi Berbasis Ajaran Agama : Kasus Timur Tengah

Meskipun kekentalan agama di wilayah Timur Tengah dapat diterima sebagai suatu kenyataan, upaya untuk memahami system komunikasi Negara-negara di wilayah itu harus memerlukan pencermatan yang tepat. Hal ini terkait dengan system pemerintahan yang diberlakukan di sejumlah Negara di Timur Tengah yang berbeda-beda, kestabilan kawasan yang ada di Timur Tengah, serta gangguan instabilitas dari factor eksternal di Timur Tengah.

Kebebasan berkomunikasi dalam system komunikasi berbasis agama sangat potensial terbatasi oleh kepentingan kerajaan, persatuan emir, dn pemerintahan republic. Pada tingkat ini, system komunikasi yang berlangsung akan cenderung menjadi authoritarian. Konsekuensinya, akan muncul kontroversi tentang hakikat dari kebebasan berdasar ajaran agama dan kebebasan berdasar system pemerintahan yang diberlakukan. Apabila hanya mengacu pada system pemerintahan maka system pertimbangan bahwa di kawasan Timur Tengah, warna agama terasa kental, system komunikasi authoritarian ini tidak menjadi bersifat mutlak.

Perbedaan kebebasan komunikasi dalam system komunikasi berbasis agama dengan system komunikasi yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebebasan dalam system komunikasi authoritarian lebih dikuasai oleh penguasa, sedangkan dalam system komunikasi berbasis agama tidak semata-mata terkooptasi oleh kepentingan penguasa karena penguasa dibatasi oleh ajaran agama yang dianutnya. Kebebasan komunikasi dalam system komunikasi berbasis agama pun tidak lantas berubah menjadi suatu kebebasan libertarian karena kebebasannya tetap diikat oleh ajaran agama. Kebebasan versi tanggung jawab social tidak sekadaar berhenti pada terpenuhinya tanggung jawab social, namun juga telah disertai dengan tanggung jawab yang harus diserahkan kembali pada Allah.

Dinamika atau berkembangnya opini public di Negara-negara yang menjalankan system komunikasi berbasis agama berbeda dengan sistem komunikasi autoritarian dan sistem komunikasi komunis. Perbedaan terpulang bahwa pada dasarnya opini public dalam system komunikasi berbasis agama dimungkinkan muncul dari penggunaan kebebasan yang kebebasannya itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Persamaan terletak pada adanya ragam kebebasan yang menggiring dan mendasari munculnya opini public.

Kehidupan media massa dalam sistem komunikasi berbasis agama utamanya saat kawasan itu berkonflik dengan dunia barat dapat dilihat dari jenis isi pesan yang ada pada media massa. Pertama, distribusi informasi ke arah dalam yang dilakukan media massa pada inti tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada warga negaranya sendiri. Kedua, arah distribusi informasi ke luar selain dipakai untuk melakukan counter propaganda ke negara-negara barat juga dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pihak lain dengan menghadirkan isi informasi menurut versi mereka. Ketiga, distribusi informasi produk dari sistem komunikasi di negara-negara Timur Tengah digunakan untuk mempengaruhi negara atau pihak lain yang sebenarnya bersikap netral dalam kasus atau konflik yang terjadi.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Berbasis Ajaran Agama

Kekuatan dan kelemahan suatu system komunikasi berbasis agama terletak pada nilai-nilainya yan ideal, yang dalam pelaksanaannya tidaklah semudah seperti yang ada dalam kandungan isi ideology itu. Kekuatan paling nyata terlihat dari hal-hal baik yang nyaris tanpa cela, sedangkan kelemahan utama terletak pada segala kesulitan untuk merealisasikannya.

Segala bentuk pemaksaan sebenarnya bertentangan dengan hakiki kebebasan. Jika agama lebih mendasarkan pada unsure kerelaan dan keyakinan maka keterpaksaan harus benar-benar tidak ada sehingga purifikasi system komunikasi berbasis agama merupakan suatu pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelemahan paling mendasar dalam system komunikasi berbasis agama adalah bila terjadi claim kebenaran atau malah claim sebagai yang paling benar atas interpretasi atau tafsir ajaran agama. Sebagai sesuatu yang bersifat serba baik, system komunikasi berbasis agama adalah suatu system ideal bagi sejumlah Negara yang merindukan suasana agamis dalam kehidupan social dan politiknya. Dasar inilah yang kerap menjadikan sejumlah kelompok agama kemudian tidak mengikuti aliran alamiah ajaran agama melainkan justru memaksakan tafsir kelompoknya.

Kelemahan lain dari system komunikasi berbasis agama adalah dalam hal sustainibilitas. Gerakan agar kepentingan kelompok tidak dirugikan di satu sisi dan gerakan agar kekuasannya tidak terganggu di sisi lain akan membuat keberlangsungan system komunikasi berbasis agama senantiasa rentan pada hal-hal yang ada di dalam dan di luar system itu  sendiri.

Kekuatan system komunikasi berbasis agama dapat dilihat dari kemampuan agama mengatasi persoalan kemajemukan masyarakat. Orientasi masing-masing kelompok dapat dipersatukan oleh sensivitas mereka pada agama meskipun hal ini pula yang paling memungkinkan beragam bentuk penggunaan kepentingan yang lain dengan klasifikasi balutan agama.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Bangsa Indonesia berpancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara dengan rincian, yaitu pertama, unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas Kebudayaan). Kedua, unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai religius) (Pancasila Asas Religius). Ketiga, unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan secara saksama oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI (Asas Kenegaraan).

Pancasila  sebagai pandangan hidup berarti dalam pancasila terkandung dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan terkandung dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai kehidupan yang dianggap baik. Sebagai pandangan hidup, sudah sepatutnya Pancasila dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa kedudukan ini diikuti oleh subkedudukan dan subfungsi yang lain, yaitu Pancasila sebagai  sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta akidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang tidak tertulis atau konvensi.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Pancasila, sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idelistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasionalis dan menyeluruh; dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan; dimensi realistis, yaitu Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.

Pengertian Sistem Komunikasi Pancasila

Sistem komunikasi Indonesia berada dalam sistem nilai tertentu mencerminkan geokultur khas Indonesia yang diwujudkan oleh suasana komunikasi dalam pemerintahan dan suasana komunikasi dalam masyarakat. Sistem komunikasi Indonesia menunjukkan adanya pola keteraturan manusia Indonesia berkomunikasi dalam suprastruktur komunikasi maupun dalam suasana infrastruktur komunikasi.

Kehidupan infrastruktur dalam sistem komunikasi Pancasila berpijak pada pemikiran bahwa hak-hak yang berkembang dalam infrastruktur komunikasi merupakan input bagi kehidupan suprastruktur komunikasi. Produk-produk kebijaksanaan komunikasi nasional merupakan cerminan dari kehidupan komunikasi infrastruktur.

Sistem komunikasi Indonesia pada awalnya lebih diidentikkan dengan sistem komunikasi tanggung jawab sosial (social responsibility) dengan arah kebebasan yang bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, istilah sistem komunikasi Pancasila ternyata lebih pas dan sesuai untuk menyebut sistem komunikasi yang ada di Indonesia. Sistem komunikasi Pancasila lebih khas dalam menggambarkan kompleksitas masyarakat Indonesia dan lebih mampu mengatasi kompleksitas komunikasi yang bisa jadi muncul karena kompleksitas masyarakat tersebut.

Jika dikaitkan dengan komunikasi, nilai yang terkandung di dalam tiap-tiap sila dari Pancasila mempunyai implikasi khusus pada kegiatan komunikasi. Sila pertama memberikan pengakuan secara khusus pada eksistensi bentuk komunikasi transendental (sering disebut juga dengan bentuk komunikasi kepada Tuhan). Sila kedua menuntut adanya komunikasi manusiawi dengan menerapkan etika komunikasi yang adil dan beradab. Sila ketiga mengisyaratkan pelaksanaan norma-norma komunikasi organisasi, komunikasi politik termasuk komunikasi lintas budaya dan komunikasi tradisional yang bernuansa persatuan dan kesatuan. Sila keempat memberikan tekanan pada pengakuan dilaksanakannya komunikasi dua arah dan timbal balik yang menghubungkan secara vertikal, horisontal maupun diagonal antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya. Sila kelima mengandung makna implikasi komunikasi sosial, komunikasi bisnis maupun komunikasi adminstrasi dan manajemen dengan berorientasi pada asas keseimbangan dan keserasian.

Aturan tentang kebebasan berkomunikasi di Indonesia sesuai dan  tercermin dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Pancasila

Pancasila bukan bersifat utopis semata, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup dan bukan merupakan norma-norma yang beku. Disamping memiliki idealisme, Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan meski tidak bisa dikatakan pragmatis. Pancasila sangat mungkin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-nari. Atas dasar inilah sistem komunikasi Pancasila dapat diberlakukan di Indonesia.

Sistem komunikasi Pancasila juga memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kelemahan sistem komunikasi Pancasila terutama terletak keberadaannya yang menurut beberapa orang merupakan sebuah mimpi utopis yang susah untuk direalisasikan. Kekuatannya lebih diperlihatkan oleh kekhasan yang dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas masyarakat dan kompleksitas komunikasi di Indonesia.

Sistem komunikasi Pancasila merupakan sebuah tantangan yang dapat diperkuat bila individu-individu dalam intitusi komunikasi di Indonesia dapat berperilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pembenahan para aktor komunikasi ini diperlukan sebagai dasar untuk membenahi institusi komunikasi di Indonesia.

Kekuatan sistem komunikasi Pancasila diperlukan agar kebebasan komunikasi dapat terjamin di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengembangkan opininya dan kehidupan media massa dapat berlangsung secara positif. Masyarakat dan institusi media massa perlu memahami kebebasan yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila dan tidak bersikap sewenang-wenang dalam menerapkan kebebasannya itu.

Sistem komunikasi Pancasila dapat dipandang memberi pengayaan terhadap ragam sistem komunikasi yang berlaku di dunia dan keberadaannya dapat disejajarkan dengan sistem komunikasi dominan lainnya.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial: Dasar Pemikiran, Penerapan, serta Kelemahan dan Kekuatannya

Dasar Pemikiran Tanggung Jawab Sosial

Paham tanggung jawab social pada dasarnya berusaha menjawab atau melakukan kompromi atas pola represif yang dihasilkan rezim authoritarian dan efek negative kebebasan yang ada dalam rezim liberal. Dalam aplikasinya, tanggung jawab social kerap menerapkan pola represif terbatas sepanjang itu diperlukan dan diperkirakan hasilnya akan lebih baik bagi masyarakat, sebaliknya dapat pula terefleksi dari pengurangan hak-hak individual apabila itu memang diperlukan bagi masyarakat yang lebih luas.

Tanggung jawab social cenderung bersifat sangat ideal karena sasaran akhir dari penerapan etika dan ideology itu adalah kepentingan social masyarakat. Pemerintah berusaha mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi public atau masyarakat yang dilayaninya. Pemikiran tanggung jawab social lebih diarahkan atau dimintakan pada pemerintah dan kalangan bisnis atau perusahaan serta organisasi atau individu dalam menjalankan aktivitas mereka.

Dalam hubungan antara pemerintah dan warga Negara, pemikiran tentang tanggung jawab social mengimplikasikan bahwa kebijakan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah tidaklah boleh hanya berdasar pada kepentingan pemerintah semata. Pemerintah akan meminta sejumlah organisasi untuk berpikir tentang dampak aktivitas mereka, terlebih apabila aktivitas perusahaan atau institusi, termasuk media massa, berpotensi menimbulkan keresahan social atau bahkan hingga ke kerusuhan social.

System tanggung jawab social berakar pada rasionalitas atau pengetahuan manusia untuk membedakan hal yang baik dan buruk serta hal yang bermanfaat serta kurang bermanfaat. Rasionalitas ini dijadikan penuntun oleh pemerintah dan organisasi atau korporasi bisnis untuk berpikir tentang upaya peningkatan kehidupan, kesejahteraan, dan terpeliharanya harkat, serta martabat manusia.

Aplikasi paham tanggung jawab social dapat bersifat kontra produktif apabila kemudian masyarakat terbiasa dengan subsidi yang dipandang sebagai tanggung jawab pihak lain terhadap mereka, pengagungan korporasi yang bersikap murah hati terhadap masyarakat, kepekaan organisasi atau korporasi pada masyarakat cenderung disederhanakan pada unsure donasi dan bukan dalam bentuk upaya lain, seperti peningkatan potensi local, pemuliaan harkat dan martabat manusia atau mencegah degradasi kualitas lingkungan.

Penerapan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial

System komunikasi tanggung jawab social dipandang mampu menjembatani kekurangan yang ada pada system komunikasi authoritarian dan system komunikasi liberal. Namun, kesulitan pemetaan dan pengenalan terhadap Negara per Negara yang benar-benar menganut system komunikasi tanggung jawab social akan terjadi karena tanggung jawab social pada hakikatnya bersifat universal serta merupakan kompromi atas ektrimitas authoritarian dan libertarian. Pola pasti dari system komunikasi tanggung jawab social menjadi susah ditentukan dalam hal ini.

Setiap pihak akan berusaha membenarkan tindakan mereka atas nama dan demi tanggung jawab sosial itu. Pemerintah yang berkuasa akan berkata bahwa mereka melindungi kepentingan sosial yang lebih besar sehingga tercipta dan tetap terpelihara adanya tertib sosial, persatuan dan kesatuan. Dalam pandangan penguasa, upaya menjalankan dan memelihara tertib sosial, serta persatuan dan kesatuan adalah wujud aplikasi tanggung jawab sosial mereka. Sebaliknya, intitusi media yang menjalankan aktivitas usahanya atas nama dan demi terpenuhinya kebutuhan informasi di dalam masyarakat akan menyebut pekerjaan mereka sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat. Dalam pandangan institusi media, aktivitas kerja secara bebas merupakan cara paling ampuh bagi mereka untuk menunjukan kepedulian sosialnya sekaligus sebagai cara paling efektif untuk melakukan kontrol sosial serta mengawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial harus terbuka pada publik dan publiknya adalah masyarakat luas. Dalam sistem komunikasi komunis, pemaknaan tanggung jawab sosial lebih ditentukan oleh pendefinisian rezim komunis tentang publik yang diarahkan atau distruktursosialkan berdasar kepentingan rezim komunis. Campur tangan pemerintah dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial merupakan kesepakatan antara unsur-unsur di dalam negara demi kepentingan sosial masyarakat, sedangkan pemaknaan tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi liberal lebih dilandasi oleh pemaknaan masing-masing terhadap cakupan tanggung jawab sosial itu.

Lalu lintas argumen dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial megedepankan hak-hak orang atau institusi dalam melakukan aktivitas komunikasi dan transaksi informasi, namun juga mengikutkan pertimbangan akan potensi dari dampak lalu lintas argumen itu yang tidak boleh bersifat destruktif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatannya. Kebebasan komunikasi yang seperti ini bersifat positif karena mencakup kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dan terjaminnya hak publik untuk menggunakan informasi itu.

Dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial, media massa memiliki ruang bebas untuk beraktivitas dengan bersandar pada kepercayaan yang diberikan pemerintah bahwa media massa akan dapat mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukannya dan tidak menciptakan sesuatu yang merugikan kepentingan sosial masyarakat. Dalam sistem ini pemerintah akan membatasi diri sesuai dengan mandat yang diembannya dakam mengatur simbol-simbol komunikasi dan tidak terlalu mendominasi dalam pengaturan transaksi informasi.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial

Kekuatan ideal system komunikasi tanggung jawab social pada dasarnya terletak pada kemampuannya meminimkan kesewenang-wenangan penguasa dan sekaligus meluruskan kebebasan tanpa batas institusi media massa sehingga masyarakat mendapatkan dampak yang bagus dari relasi antaraktor komunikasi di dalam system komunikasi tanggung jawab social.

Persoalan tentang system komunikasi tanggung jawab social terletak pada perbedaan pemaknaan tentang cakupan tanggung jawab social yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Pemaknaan secara tunggal dapat bersifat positif bila didasari tanggung jawab dan kesadaran atas mandate serta wewenang masing-masing. Namun, pemaknaan tanggung jawab social sebagai hasil kesepakatan dari para actor komunikasi akan berdampak lebih baik.

System komunikasi tanggung jawab social dapat berjalan dengan hasil yang tidak seragam karena adanya perbedaan lingkungan masyarakat terbuka dan tertutup, masyarakat yang berorientasi untuk maju dan mereka yang sekadar menerima hal yang ada, serta masyarakat yang adaftif terhadap perubahan dan masyarakat yang tidak siap dengan perubahan.

Pemberdayaan masyarakat di dalam system komunikasi tanggung jawab social memerlukan kesiapan karakter dan keberanian masyarakat dalam menilai posisi penguasa dan institusi media. Tanpa kesiapan ini, penguasa dan institusi media massa dapat melakukan kesewenang-wenangan dalam menyikapi tanggung jawab social mereka dalam menjalankan aktivitas komunikasi.

Kelemahan system komunikasi tanggung jawab social dapat menyebabkan posisinya rentan atas potensi kecenderungan terhadap system komunikasi yang lain. Apabila tanggung jawab social dipahami hanya dapat didapat dari terselenggaranya kebebasan, system komunikasi ini cenderung menjadi system komunikasi libertarian. Namun, apabila tanggung jawab social dipandang baik hanya bila ada kekuatan penguasa yang menetapkan bentuk dan besaran tanggung jawabnya maka system komunikasi tanggung jawab social menjadi condong kea rah system komunikasi authoritarian.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Komunis: Ideologi, Penerapan, serta Kelemahan dan Kekuatannya

Filsafat dan Ideologi Komunis

Dalam bentuk modern, komunisme tumbuh melalui gerakan sosialis pada abad XIX di Eropa, sebagai lanjutan dari Revolusi industri yang ditandai dengan perlawanan kaum sosialis terhadap kaum kapitalis. Pada titik ini muncul kesadaran bahwa kebebasan individu tidak bisa serta merta membawa pada kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan suatu kekuatan lain yang dapat mengantar pada kesejahteraan itu.

Marx memandang bahwa masyarakat tidak dapat distranformasikan dari model produksi kapitalis ke model produksi komunis yang diajukannya secara sekaligus. Mark menyatakan, proses transformasi ini membutuhkan masa transisi, sebagai tahap awal komunisme, yang disebutnya dengan kediktatoran proletariat yang revolusioner sebagai representasi kaum proletar dalam menentang kaum borjuis.

Dua pandangan muncul dalam menyikapi komunisme. Para pendukung komunis memandang bahwa komunis hanyalah suatu sistem politik tanpa ideologi karena komunisme hanyalah akibat dari historical materialism dan revolusi dari kaum proletar. Komunisme lebih diartikan sebagai suatu sistem politik yang diterapkan suatu negara untuk mencapai tujuan suatu negara. Komunisme dipandang sebagai sistem politik yang dipakai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, para penentang komunis memandang bahwa komunisme adalah suatu ideologi yang berusaha dikembangkan di dunia dan dikhawatirkan akan menjadi suatu kekuatan yang di kemudian waktu akan berhadapan dengan paham dan ideologi lainnya, utamanya libertarian. Paham komunis dikhawatirkan akan menindas kepemilikan individu dan merampas kebebasan individu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada abad XVII saat suatu kelompok agama di Inggris mengembangkan peniadaan kepemilikan individual berdasar ajaran agama bahwa bumi dan angkasa raya adalah ciptaan Tuhan dan posisi manusia di dunia ini adalah sebagai hamba Tuhan yang diwajibkan memelihara dan mengembangkan pemakaiannya untuk kesejahteraan manusia. Penolakan kepemilikan individual ini terus berlanjut pada abad XVIII seperti yang tercermin dari pemikiran Jean Jacques Rousseau di Prancis. Setelah Revolusi Prancis, komunisme muncul sebagai suatu doktrin politik dengan penekanan pada kepemilikan atas tanah secara bersama dan persamaan hak politik dan ekonomi secara menyeluruh. Teori-teori Marxis memotivasi munculnya partai-partai sosialis di Eropa pada akhir abad XIX. Di Rusia, Vladimir Lenin yang mengepalai faksi Bolshevik dari partai Buruh Sosial Demokrat Rusia menyingkirkan pemerintahan Provinsional Rusia saat terjadi Revolusi Rusia pada tahun 1917. Satu tahun kemudian, Partai Buruh Sosial Demokrat ini berganti nama menjadi partai Komunis Rusia. Perkembangan komunis yang terjadi di sejumlah tempat lain di dunia secara tidak langsung memunculkan sejumlah aliran, bentuk dan nama sesuai dengan lokasi perkembangannya. Beberapa aliran, bentuk, dan nama lain dari turunan paham komunisme ini adalah Marxism-Leninism, Trotskyisme, Luxemburgisme, council communism, anarchist communism, Christian communism, dan komunisme kiri.

Kritik terhadap komunisme biasanya terfokus pada buruknya kondisi perekonomian dan politik serta catatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi yang biasanya diakibatkan oleh sistem satu partai yang dianut negara itu. Kritik dari kalangan antikomunis menyebut komunisme tak berbeda dengan totalitarianisme karena kondisi kehidupan politiknya lebih banyak ditentukan oleh penguasa dan cenderung mengesampingkan aspirasi dan kebebasan masyarakat.

Penerapan Sistem Komunikasi Komunis

Secara mendasar, sistem komunikasi di negara-negara komunis klasik ditandai oleh hal-hal seperti sistem kepartaian tunggal, yakni partai berhaluan komunis, kontrol politik yang ketat, pelembagaan sensor, arahan-arahan isi pesan dalam berkomunikasi dan propaganda melalui media sebagai instrumen persuasi dari partai dan pemerintah penganut paham komunis.

Keuntungan penerapan sistem komunikasi komunis lebih dinikmati oleh negara-negara penganut paham komunis atau pihak tertentu di suatu negara komunis yang berada pada posisi penguasa. Kerugian dari penerapan sistem komunikasi komunis lebih dikaitkan dengan kepentingan kebebasan, hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan berkomunikasi di dalamnya.

Terbatasnya kebebasan berkomunikasi lebih didasari alasan demi terjaganya sistem komunis dan upaya mencapai tujuan komunisme sehingga hal-hal lain yang secara potensial dapat tercipta karena adanya kebebasan akan cenderung diminimalkan. Konsekuensi dari upaya penyeragaman pendapat publik adalah terjadinya pembungkaman terhadap pendapat publik yang berbeda yang harus dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan manusia dan hak-hak asasinya sebagai manusia. Terbatasnya kebebasan media sengaja diciptakan agar isi media cenderung sejalan dengan kebijakan penguasa, media massa bertindak sebagai corong pemerintah, media massa tidak memungkinkan masyarakat berpendapat macam-macam dan media massa menjadi satu elemen yang mendukung garis pemerintahan komunis.

Sistem komunikasi komunis menempatkan negara dan partai komunis sebagai titik tertinggi kendali atas aktivitas komunikasi dan transaksi informasi. Sifat terbuka partai komunis dalam hal pemberian kebebasan komunikasi hanya terjadi apabila aktivitas komunikasi dan transaksi informasi cenderung pro partai atau pro penguasa. Sifat tertutup dalam proses komunikasi nampak apabila isi informasi dalam proses transaksi informasi serta aktivitas komunikasi yang lain tidak mendukung kebijakan partai dan penguasa.

Sesuai dengan kritik yang banyak diberikan pada penganut paham komunis, pelanggaran hak-hak asasi manusia terlihat dari keterbatasan berkomunikasi di negara-negara dengan sistem komunikasi komunis. Kebebasan komunikasi sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia dicederai oleh hilangnya otonomi atas pribadi karena arah pengintegrasian yang cenderung untuk menyatu ke dalam sistem komunis yang diterapkan. Penindasan hak asasi manusia, diantaranya terlihat dari pembungkaman sumber informasi lain yang setara dengan pelanggaran terhadap kebebasan menyatakan pendapat.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Komunis

Gambaran buruk tentang komunisme tidak memungkinkan Indonesia menerapkan system komunikasi komunis. Kondisi semacam ini juga terjadi di sejumlah negara lain yang dengan tegas mewaspadai komunisme melalui peraturan perundang-undangan mereka.

Dinamika komunikasi, termasuk dalam hal perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dapat melemahkan karakter yang ada dalam sistem komunikasi komunis. Hal-hal yang bisa dilemahkan ini utamanya terdapat pada terbatasnya kemampuan kontrol penguasa terhadap cara masyarakat melakukan aktivitas komunikasi dan menjalankan transaksi informasi.

Sistem komunikasi komunis cenderung melakukan penguasaan terhadap kehidupan media massa, baik dalam hal kepemilikan, penentuan isi media, persebaran isi informasi, pendidikan media massa, bahkan dalam bentuk aksi-aksi teror yang bertujuan membatasi aktivitas media.

Sikap represif negara melalui partai dalam merencanakan, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi aktivitas komunikasi antarunsur di dalam negara membuat beragam komunikasi yang berlangsung tidak dapat  berkembang. Kekuatan besar negara dan partai akan membelokkan arah peran fungsi media atas publik yang dilayaninya dan dalam cara mereka melayani publiknya.

Kekuatan sistem komunikasi komunis dapat dilihat dari kemampuannya memperkuat atau mendukung eksistensi penguasa. Hal ini dapat mempermudah tercapainya tujuan ideologi yang ditetapkan penguasa sehingga media massa kemudian memberitakan hal-hal itu, opini publik dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan meskipun harus dengan mengabadikan kebebasan berkomunikasi.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Libertarian

Filsafat dan Ideologi Libertarian

Libertarian adalah suatu filsafat politik yang mengagungkan kebebasan, mengutamakan hak-hak individu, serta mengarah ke pembentukan kerja sama. Landasan utama dari paham libertarian adalah pengakuan pada hak-hak mendasar manusia serta tanggung jawabnya.

Pada abad XVII, John Locke, Baron de Montesquieu, dan Adam Smith mengajukan dasar-dasar klasik libertarian yang kembali menekankan pada kebebasan individual sebagai hak dasar manusia. Menurut mereka, hak ini merupakan landasan untuk tercapainya harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat serta terjalinnya kerja sama. Locke mengembangkan ide kontrak sosial dengan berfokus pada persetujuan dari yang diperintah. Dalam hal ini, kekuasaan legislative dipakai untuk melindungi hak dasar warga Negara. Montesquieu mengajukan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Adam Smith menekankan tiadanya intervensi pemerintah sehingga individu dapat mengembangkan diri dan terbebas dari perlakuan semena-mena.

Pada awal abad XX, pemikiran libertarian bergeser dari landasan negative liberty dn free market ke pemikiran tentang positive rights. Di Amerika Serikat, Franklin Roosevelt mulai menggemakan The Four Freedom, yang kemudian dipakai pula sebagai salah satu dasar pemikiran tentang hak-hak asasi manusia. Empat kebebasan ini mencakup freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, dan freedom from fear.

Paham libertarian memandang bila pemerintah terlalu mengontrol kehidupan warganya maka masyarakat akan kehilangan harkat martabatnya. Artinya, apabila pemerintah terlalu banyak campur tangan, masyarakat akan dijauhkan dari kebebasannya untuk hidup sesuai dengan hak dasar individu yang dipunyainya dan dijauhkan pula dari usahanya untuk hidup sesuai dengan kemampuannya sehingga masyarakat akan hilang martabat kemanusiaannya dan hilang pula kebebasannya.

Pemerintah memiliki legitimasi untuk bertindak demi keamanan dan keselamatan masyarakat secara umum. Inti dari penerimaan terhadap campur tangan pemerintah adalah diperlukannya pemerintah dan dibatasinya kekuasaan control pemerintah untuk tujuan-tujuan pemulihan harkat martabat manusia.

Penerapan Sistem Komunikasi Libertarian

Dalam system komunikasi authoritarian, aktivitas komunikasi dan transaksi informasi ditetapkan, dijalankan, dan dikendalikan oleh pemerintah maka dalam system komunikasi libertarian rakyat memiliki kebebasan untuk ikut menentukan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas komunikasi yang terjadi. Kebebasan rakyat dimulai ketika system komunikasi libertarian memungkinkan mereka untuk menetapkan bentuk dan cara berkomunikasi, menjalankan rencana aktivitas komunikasi mereka sesuai yang mereka inginkan dan pengendalian secara berimbang antara rakyat dan pemerintah dalam komunikasi atau sedapat mungkin dalam bentuk peniadaan pengendalian komunikasi oleh pemerintah.

Empat hal tentang kebebasan berkomunikasi dalam system komunikasi libertarian adalah tidak satu orang pun meskipun dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, dapat membungkam pendapat orang lain dan mengatasnamakan kebenaran itu menjadi kebenaran miliknya, apabila banyak orang memiliki pendapat yang sama dan lebih sedikit orang memiliki pendapat yang berbeda maka pendapat orang banyak itu tidak boleh sama sekali meniadakan pendapat orang-orang yang lebih sedikit jumlahnya, apabila sejumlah orang memiliki pendapat yang sama dan hanya satu orang berpendapat berbeda maka yang satu orang ini sama sekali tidak boleh dibungkam dan jika pun satu orang yang berbeda pendapat ini ternyata pendapatnya salah maka tidak berarti bahwa orang itu kemudian harus kehilangan haknya untuk bersuara kembali.

Format komunikasi dalam system komunikasi libertarian dicirikan oleh seimbangnya kekuatan antarsumber informasi dalam menerapkan kebebasan untuk mengarah pada suatu kebenaran, disertai dengan keseimbangan kekuatan untuk memaknai kebebasan antara komunikator dan komunikan, pluralitas message atau isi pesan yang mengalir baik dari komunikator ke komunikan ataupun dari komunikan ke komunikator, penggunaan media atau saluran komunikasi secara bebas, kecenderungan memberi kebebasan dalam pemaksaan terhadap pesan yang dikonsumsi message, umpan balik yang bersifat kritis dan tidak sekadar melihat persoalan dari satu sisi belaka dan efek komunikasi yang muncul akan disikapi secara dewasa dan sama bebasnya dengan saat proses komunikasi itu terjadi.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Libertarian

Apabila system komunikasi lainnya terpusat pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (dalam arti luas) maka system komunikasi libertarian dapat dikatakan mengabdi pada kepercayaan bahwa kebebasan individu akan membawa pada kesejahteraan karena berangkat dari kekuatan individu itu sendiri.

Kekuatan system komunikasi libertarian hanya bisa diperoleh apabila masing-masing unsure yang sepakat untuk berada dibawah paham libertarian menjalankan peran dan posisinya secara proporsional. Mandat sebagai batas keproporsionalan ini perlu dijaga dan saling dihormati sehingga intervensi mandat tidak dilakukan oleh satu unsur terhadap unsur lainnya. Apabila batas proporsi ini tidak dihormati maka yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan unsure tertentu, yang sama artinya dengan masuk pada perangkap authoritarian dalam bentuk yang lain.

Generalisasi public terjadi bila pihak dalam system komunikasi libertarian berdalih melayani public yang luas atau masyarakat namun sebenarnya mereka hanya melayani kepentingan suatu public belaka. Siapa pun atau pihak manapun yang melakukan generalisasi semacam itu, pada dasarnya mereka mengingkari kebenaran yang berusaha dicapai dari penerapan kebebasan yang seutuhnya dari system komunikasi libertarian.

Kesetaraan posisi untuk bebas tidak selalu menjamin berlangsungnya dinamika kebebasan yang kondusif dikalangan media massa sendiri karena keberlangsungan suatu institusi media bukan tidak mungkin ditentukan oleh kekuatannya untuk bertahan pada system itu sendiri. Institusi media yang tidak kuat secara ekonomi, tentunya, dapat saja diakuisisi atau kemudian dimatikan secara ekonomi karena tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan media massa yang kuat secara ekonomi.

Kekuatan dan kelemahan system komunikasi libertarian mengantar pada munculnya pemikiran kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab social dari pemakai kebebasan ini. Pengguna kebebasan harus dapat mempertanggungjawabkan kebebasannya itu secara social.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Autoritarian

Autoritarian Sebagai Dasar Sistem

Teori autoritarian dijelaskan melalui beberapa asumsi yang meliputi (1) hakikat tentang manusia, (2) hakikat masyarakat dan negara, (3) hubungan manusia dengan negara, serta (4) hakikat pengetahuan dan kebenaran. Intinya teori autoritarian meyakini bahwa manusia hanya akan mencapai potensi terbaik dirinya dengan menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Negara merupakan organisasi tertinggi dan mengungguli individu ataupun kelompok. Negara sebagai bentuk kolektivitas tertinggi dari masyarakat menempati hierarki tertinggi di atas semua manusia. Manusia dalam negara autoritarian dipercaya memiliki perbedaan tingkat kemampuan mental dan intelektual. Adanya perbedaan ini perlu diwujudkan dalam suatu  struktur sosial yang menempatkan orang-orang bijak lebih tinggi posisinya dari manusia awam. Orang-orang bijak tersebut berhak menentukan apa itu pengetahuan dan kebenaran, yang kemudian dijadikan patokan kebenaran untuk manusia lainnya.

Pemikiran autoritarian banyak didukung dan dibenarkan oleh para filsuf dan pemikir besar di zamannya. Tokoh-tokoh seperti halnya Plato, Machiacvelli, Thomas Hobbes, dan Hegel, memiliki titik-titik pertemuan yang memberikan dukungan pada pemikiran autoritarian. Pemonopolian penafsiran biasanya dipakai penguasa untuk memperkuat kekuasaannya karena hak monopoli atas ideologi memungkinkannya mempergunakan ideologi tersebut sebagai senjata ampuh untuk melumpuhkan atau menghancurkan siapa saja yang mengkritik apalagi menentang kekuasaannya.

Penerapan Sistem Komunikasi Autoritarian

Sepanjang abad keenam belas hingga kedelapan belas, ada setidaknya empat bentuk piranti sistem komunikasi autoritarian yang dijalankan sejumlah kerajaan atau negara monarki untuk mengontrol media massa. Pertama, bentuk-bentuk pengendalian yang diterapkan adalah lisensi atau apa yang disebut di Inggris pada abad XV hingga abad XVII sebagai patent, yakni izin khusus untuk mencetak dan menerbitkan selebaran ataupun buku. Bentuk kedua adalah monopoli, yakni bila kepemilikan media dalam sebuah kerajaan atau pemerintahan dibatasi hanya berada dalam tangan satu perusahaan atau pemilik. Bentuk kontrol yang ketiga adalah sensor, dimana setiap bahan-bahan yang akan dicetak atau dipublikasikan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada pihak pemerintah. Bentuk pengendalian yang keempat adalah melalui tuntutan hukum, yakni dengan menjadikan penulis atau pemilik percetakan berada dibawah regulasi yang membatasi ruang gerak mereka.

Contoh sistem komunikasi otoriter adalah apa yang dikembangkan oleh pemerintah nasionalis sosialis Jerman yang memerintah Jerman tahun 1933 hingga 1945 merupakan contoh klasik pemerintah otoriter yang cenderung bersifat fascis. Stasiun penyiaran diharapkan untuk bertanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Pada titik tertentu pemerintah autoritarian melakukan bredel dan menutup stasiun penyiaran jika isi programnya dianggap tidak sesuai dan mengganggu misi pemerintah.

Contoh lain adalah sistem komunikasi pada sistem politik komunis. Dalam sistem media komunis perilaku yang didorong untuk direalisasikan adalah bekerja untuk kepentingan bersama, siap untuk membela dan mengabdi pada negara, serta memperluas pencapaian-pencapaian prestasi di bawah komunisme.

Saat ini semakin sedikit negara yang sepenuhnya menganut sistem autoritarian, termasuk dalam mengontrol media massa dalam negara mereka. Namun, data menunjukkan bahwa walaupun secara filosofis tidak ada lagi negara yang mengatakan dirinya menjalankan sistem autoritarian, tetapi dalam praktiknya cara-cara yang pada prinsipnya bersifat autoritarian tetap dijalankan dengan masing-masing pilihan kebijakan dan derajat kekuatan. Salah satu cara yang masih terus bertahan untuk mengendalikan media massa adalah melalui tuntutan hukum.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Autoritarian

Beberapa kekuatan model komunikasi autoritarian adalah bahwa model ini akan sangat efektif dalam melakukan mobilisasi ataupun penerimaan ide yang seragam mengenai sebuah konsep. Mereka yang tidak setuju dan tak sepakat dengan versi informasi tersebut akan disingkirkan sehingga pencapaian tujuan akan berlangsung secara lebih cepat dan efektif. Sistem komunikasi yang dikembangkan sangat kondusif bagi terbentuknya masyarakat yang kokoh dengan ditandai oleh ketidak hadiran pandangan yang berbeda dalam berbagai problem masyarakat. Stabilitas akan sangat terjaga karena informasi-informasi yang berpotensi menimbulkan konflik tak akan sampai pada masyarakat luas.

Kelemahan model komunikasi autoritarian adalah bahwa model ini sangat merendahkan dan bahkan menindas harkat dan martabat manusia. Dalam derajat tertentu masyarakat akan selalu dihantui rasa takut, dicengkeram oleh teror mental dan terkurung dalam kesengsaraan penindasan. Model ini tak memberikan ruang perbedaan sama sekali sehingga bersifat kaku, beku, tak fleksibel karena menganggap masyarakat yang menjadi objek komunikasi bodoh, dan tak memiliki pendapat lain. Kelemahan mendasar teori sistem komunikasi autoritarian adalah karena ia sangat membatasi partisipasi masyarakat maka tujuan-tujuan negara hanya ditentukan oleh sekelompok elit penguasa saja. Dalam kondisi inilah kemudian lahir relasi-relasi terselubung pemerintah dengan pihak-pihak yang dipilihnya untuk melindungi kepentingannya.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Sosial, Sistem Politik dan Sistem Komunikasi

Sistem Sosial

Keberadaan system social, system politik dan system komunikasi, memiliki fungsi tersendiri dalam menjalankan serangkaian norma yang berbeda satu dengan lainnya. Sistem social menjalankan serangkaian tatanan yang mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat menuju fungsi-fungsi integrasi. Menurut parson, di dalam masyarakat terdapat empat struktur yang penting berdasarkan fungsi-fungsi AGIL. Pertama, subsistem ekonomi adalah subsistem yang menjalankan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternalnya melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. Kedua, system politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan system social dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi actor serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Ketiga, system fiduciary (sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada actor sehingga actor menginternalisasikan kultur itu. Keempat, fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan (contoh hukum), yang dilakukan dengan atau berusaha mengoordinasikan berbagai komponen masyarakat.

Dirumuskan pula oleh Parson sejumlah persyaratan fungsional dari system social. Pertama, system social harus terstruktur (ditata) sedemikain rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan system lainnya. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, system social harus mendapat dukungan yang diperlukan dari system yang lain. Ketiga, system social harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. Keempat, system harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Kelima, system social harus mampu mengendalikan perilaku anggotanya. Keenam, apabila konflik akan menimbulkan kekacauan, harus dikendalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya, system social memerlukan bahasa. Dalam system social, sosialisasi dan control social adalah mekanisme utama yang memungkinkan system social mempertahankan keseimbangannya.

Sistem social dalam masyarakat yang dinamis ditandai oleh kehandalan masing-masing subsitem dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan system. Dalam system social, para penganut teori konflik berpendapat bahwa masyarakat bisa terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok. Integrasi social akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas territorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata social. Konflik-konflik yang terjadi secara vertikal dan horisontal dalam masyarakat Indonesia menunjukkan kekomplekan integrasi dalam masyarakat Indonesia.

Sistem Politik

Secara umum, sistem politik sangat terkait dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berupa proses pembuatan keputusan dalam negara. Robert A Dahl, merumuskan bahwa sistem politik merupakan pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan. David Easton lebih melihat bahwa sistem politik merupakan sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai. Alokasi nilai ini bersifat memaksa, dan mengikat seluruh masyarakat. Menurut Easton, kehidupan politik sebagai jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu system.

Terdapat 6 jenis kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap system politik, yaitu kapabilitas system politik yang bersifat ekstraktif terkait dengan kemapuan untuk mengelola sumber-sumber sumber daya; sifat regulative terkait dengan kemampuan system politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu ataupun kelompok individu yang ada dalam system politik; kapabilitas system politik yang bersifat distributuf merupakan kemampuan suatu system politik untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber-sumber material dan jasa-jasa kepada individu ataupun kelompok yang ada dalam masyarakat; kapabilitas system politik yang bersifat simbolik berkait dengan kemampuan system politik untuk mengalirnya symbol-simbol dari suatu system politik ke dalam lingkungannya maupun keluar dari lingkungannya; kapabilitas system politik yang bersifat responsive berkait dengan kemampuan system politik untuk menanggapi tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan atau dukungan-dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar; kapabilitas system politik yang bersifat domestic dan internasional adalah kemampuan system politik dalam memperlihatkan keberadaannya secara domestic ataupun internasional.

Dua kutub yang sering kali didiskusikan saat membicarakan mengenai system politik di dunia in, di  antaranya system politik demokrasi dan system politik otokrasi. Pada akhirnya system politik akan mempengaruhi system komunikasi yang dikembangkan di masing-masing Negara.

Sistem Komunikasi

Terkait dengan system komunikasi, tema utama yang mendapat perhatian adalah isu-isu komunikasi nonmedia ataupun bermedia dalam struktur komunikasi masyarakat. Kajian ini menjelaskan mengenai bagaimana struktur nonmedia dalam masyarakat yang menjadi saluran-saluran komunikasi. Misalnya, dalam proses input pada system politik media social apa saja yang digunakan dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan social semacam arisan ataupun kesenian-kesenian rakyat bisa menjadi contoh saluran komunikasi nonmedia yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakatnya.

Untuk system komunikasi bermedia, diskusi terarah pada system pers cetak dan media penyiaran yang dikembangkan dalam masyarakat. System media biasanya meliputi harapan dan idealisme yang tumbuh di masyarakat tentang pemfungsian pers di satu sisi dan tujuan-tujuan masyarakat yang bisa dioptimalkan melalui optimalisasi media.

System komunikasi media dalam hal ini pers bisa dibedakan karakteristiknya dari satu Negara ke Negara lainnya. McQuail, mengklasifikasikannya berdasar pada ragam tingkatan dari otonomi media di antaranya, fungsi kolaboratif, fungsi surveillance, fungsi fasilitator, dan fungsi kritis/dialetik. Sistem komunikasi khususnya yang terkait dengan  pers, dibedakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam 4 model, yaitu pers otoritarian, pers libertarian, pers tanggung jawab social, dan pers Soviet komunis. Kategorisasi ini sangat kental diwarnai oleh pengaruh system politik yang berlaku di masing-masing Negara. Implikasinya system komunikasi yang dikembangkan akan berbeda-beda. Terkait dengan system penyiaran, Donald R Brown menggunakan 5 elemen dasar yang nilainya akan memepengaruhi system komunikasi. Dalam hal ini, system penyiaran yaitu factor geografi, demografi/linguistic, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks yang sama terkait dengan system penyiaran, penulis lainnya Tomas Coppens, Leen d’Haenens, dan Frieda Saey lebih menekankan bahwa system penyiaran lebih dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang bersifat politis dan ketentuan-ketentuan formal lainnya.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Pendekatan dalam Perbandingan Sistem Komunikasi

Pendekatan Sistemik

Perbandingan system komunikasi dengan menggunakan pendekatan sistemik akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai perbandingan dari elemen-elemen system komunikasi antara satu system komunikasi tertentu dengan system komunikasi lainnya. System komunikasi dengan pendekatan sistemik berbasis pada model komunikasi ala Shannon dan Weaver tahun 1956 yang menggambarkan bahwa system komunikasi terdiri dari beberapa elemen yang penting di antaranya information, source, transmitter, signal, noise, received signal, receiver dan destination.

Dalam teori system structural-fungsional oleh Talcott Parsons, fungsi dipahami sebagai akibat dari kemampuan sebuah system beradapatasi dengan lingkungannya. Melalui kemampuan inilah keberlangsungan system akan terjamin. Singkatnya konsep fungsi penting bagi kedinamisan dan keberlangsungan sebuah system.

Model fungsional-struktural sebagai kritik pada model teori sistem struktural-fungsional ala Parsons. Dalam model ini, konsep fungsi mengalami pemaknaan yang secara radikal berubah Luhmann mendefinisikan fungsi menjadi lebih abstrak. Fungsi bukanlah sebuah seni dari hubungan kausal, melainkan hubungan kausal merupakan penerapan dari tatanan fungsional. Sebuah sistem menurut Luhmann pada awalnya akan terbentuk jika ia mampu menyelesaikan problem tertentu. Hakikat problem dalam konteks ini, adalah adanya perbedaan antara sistem dengan lingkungannya (difernsiasi sistem) yang memaksa sistem agar membentuk suatu struktur pemecahan masalah untuk dapat mempertahankan keberadaannya. Dalam model ini, sistem tidak hanya berfungsi adaptif, tetapi secara struktural berorientasi pada lingkungannya. Tanpa lingkungan, sistem tidak dapat bertahan hidup. Sistem memiliki suatu mekanisme untuk melakukan reduksi kompleksitas melalui pembentukan struktur agar batas dirinya dengan lingkungannya tetapi stabil. Struktur tidak lagi statis, melainkan sangat dinamis, agar dapat secara jitu menghasilkan proses pemecahan masalah.

Istilah autopoesis (selfreferential) merupakan istilah dalam teori system yang menggambarkan bahwa elemen-elemen dalam system social secara primer beroperasi dalam system yang tertutup dan memelihara hubungan dengan lingkungannya (keterbukaan) melalui hubungan timbal balik structural atau interpenetrasi. Istilah interpenetrasi adalah pandangan bahwa system dan lingkungannya cenderung terbuka dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Diantara system dalam masyarakat tidak ada pemisahan, melainkan pertukaran yang teratur melalui hubungan yang khusus.

Pendekatan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pendekatan demokrasi dan HAM sangat kental membahas mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM mempengaruhi sistem komunikasi yang dikembangkan. Dalam hal ini, serangkaian prakondisi dan faktor-faktor penentu bagi sebuah media yang demokratis dan mendukung penegakan HAM menjadi kajian inti.

Sistem komunikasi yang dilihat dari pendekatan demokrasi dicirikan oleh sifat sistem komunikasi yang menjunjung karakter konstitusional yaitu bahwa dalam negara demokratis segala aturan main dirumuskan dalam aturan-aturan konstitusi sehingga segala sesuatu mendapatkan jaminan kepastian hukum, partisipatoris, yaitu bahwa seluruh elemen masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam keputusan-keputusan penting dalam masyarakat. Ketiga sifat rational choice yaitu bahwa pengambilan keputusan oleh masyarakat haruslah didasarkan pada pilihan-pilihan yang bersifat rasional.

Terdapat lima fungsi dasar yang diidealkan, yaitu pertama, media harus menginformasikan pada warganya mengenai apa yang terjadi di sekitar lingkungannya (fungsi ini disebutkan sebagai fungsi media surveillance dan monitoring). Kedua, media harus mendidik dalam arti memberikan pemaknaan yang signifikan terhadap fakta tertentu. Ketiga, media harus menyediakan sebuah arena bagi wacana politik, memfasilitasi format opini publik dan melayani proses umpan balik bagi masyarakat. Peran keempat, memberikan ruang publisitas pada institusi pemerintah ataupun institusi politik. Kelima, media dalam masyarakat demokratis menjalankan fungsi advocacy atau pembelaan terhadap fungsi politik tertentu.

Dalam pendekatan hak-hak asasi manusia sistem komunikasi dikembangkan sedemikian rupa sehingga berbagai pandangan politik baik yang berkeinginan untuk melenyapkan demokrasi ataupun yang menyuburkan nilai demokrasi tumbuh seiring dalam masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sistem media dikembangkan dalam konteks peran bahwa media tidak suci dan para penulis tidak secara otomatis mempunyai etika yang lebih tinggi dari politikus. Pemberitaan yang objektif serta komentar yang kritis merupakan sumbangan wartawan yang terbesar pada pengembangan hak-hak asasi manusia. Wartawan diharapkan berperan seprofesional mungkin sehingga kebebasan pers dapat dimaknai sedemikian rupa.

Sistem Komunikasi dari Pendekatan Ideologi dan Kultural

Dalam pendekatan ideologi dan kultural sistem komunikasi dipandang dalam sebuah posisi yang diwarnai secara kental oleh aspek ideologi dan budaya yang dipilih dan dikembangkan oleh sebuah sistem sosial kemasyarakatan. Ideologi tertentu akan menyuburkan nilai-nilai budaya tertentu dan akan mempengaruhi nilai-nilai komunikasi yang dikembangkan dalam masyarakat.

Pendekatan ideologi dan kultural lebih menekankan pada pembahasan mengenai sistem komunikasi yang akan sangat dipengaruhi oleh nilai bersama yang dipercayai dan dianut dalam masyarakat. Pilihan ideologi dalam sebuah masyarakat akan menentukan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Contoh yang menyolok adalah bahwa ideologi komunis akan mengembangkan sistem komunikasi yang tertutup dan satu arah demi kepentingan penguasa, sedangkan ideologi liberal akan mengembangkan sistem komunikasi  yang terbuka dan bersifat dua arah.

Membicarakan sistem komunikasi berbasis pada pendekatan kultural lebih menekankan pada sistem budaya yang ditumbuhkan dalam masyarakat. Budaya menjalankan fungsi latensi yang menjalankan pemeliharaan tatanan norma dalam masyarakat sehingga masyarakat tetap utuh dan terintegrasi satu dengan lainnya. Sistem komunikasi dalam pendekatan kultural membahas mengenai bagaimana sistem komunikasi dibangun untuk mensosialisasikan nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Misalnya, dalam isu komunikasi pembangunan sistem komunikasi yang ingin direalisasikan adalah sebuah sistem yang mampu secara optimal menekankan nilai-nilai pemersatu bagi sebuah negara-bangsa (nation-state) dan secara kritis menilai nilai-nilai yang ditawarkan dalam media transnasional yang belum tentu sesuai dengan terwujudnya nilai bersama.

Baca juga Sistem Sosial Sistem Politik dan Sistem Komunikasi

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Perbandingan Sistem serta Hubungan antara Sistem Komunikasi, Sistem Sosial, dan Sistem Politik

Sistem dan Kepentingan

Perbedaan sistem komunikasi dapat dipengaruhi oleh kepentingan apa yang mewarnai sebuah sistem, selanjutnya hal ini akan dapat dilihat dari struktur dan tatanan nilai yang akan mewarnai sistem komunikasi yang sedang dijalankan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi jika dipetakan berdasarkan kepentingan yang mewarnainya bisa dikategorikan dalam beberapa paradigma, diantaranya paradigma liberal-individualis (liberal-individualist paradigm) yang lebih berorientasi pada kepentingan pasar yang akan memberikan layanan optimal pada hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, paradigma tanggung jawab sosial (social responsibility paradigm) yang menekankan pada kepentingan komunitas yang sangat kuat.

Paradigma kritis (critical paradigm) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, dibayangkan bahwa sistem komunikasi yang direkayasa secara sepihak oleh kelompok dominan baik itu pemerintah ataupun pasar akan menimbulkan hegemoni yang tak sehat pada pihak yang dikooptasi, dalam hal ini masyarakat.

Paradigma administratif (administrative paradigm) yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan penguasa ataupun kelompok teknokrat yang biasanya juga seiring dengan kepentingan pasar. Dalam paradigma ini sistem komunikasi sangat menunjukan dominasi kepentingan penguasa memiliki kekuatan otoritatif yang sangat kuat.

Pada akhirnya paradigma negoisasi budaya (cultural negotiation pardigm) yang menekankan pada kepentingan-kepentingan yang sangat dominan dan menonjol adalah kepentingan komunitas yang menjadi bagian yang sangat kuat dalam gerakan masyarakat sipil.

Suprastruktur, Infrastruktur, dan Penataan Nilai

Seluruh kepentingan ini akan terwujud dalam penataan struktur baik supra dan infrastruktur serta penataan nilai yang berkembang dalam sistem komunikasi. Struktur yang biasanya digunakan dalam pengembangan sebuah sistem komunikasi, diantaranya komunikasi informal tatap muka, struktur sosial tradisional (hubungan dalam keluarga dan kelompok-kelompok agama), struktur pemerintahan (output politik legislatif dan birokrasi), struktur input politik (partai politik ataupun kelompok penekan), serta struktur media massa.

Penataan nilai memberikan warna terhadap sistem komunikasi yang dikembangkan dan akan sangat berorientasi pada tujuan sistem yang ingin dicapai, misalnya dalam sistem komunikasi yang berparadigma individualis dan lebih menekankan pada kepentingan pasar maka penataan nilai yang akan mewarnai adalah berkait dengan nilai-nilai yang mempercepat pencapaian tujuan sistem kapitalis. Demikian pula dalam sistem komunikasi yang berorientasi pada kepentingan pemerintah maka sistem komunikasi yang dikembangkan akan mewarnai oleh penataan nilai berorientasi pada kepentingan para pengambil kebijakan.

Penataan nilai terkait juga dengan penegakan serangkaian tatanan sosial dan solidaritas dalam masyarakat sangat kompleks. Terdapat beberapa nilai-nilai tertentu yang coba diwujudkan dalam sistem komunikasi yang dikembangkan. Khususnya untuk komunikasi yang bermedia maka beberapa hal dibawah ini dapat dilihat sebagai contohnya: media seharusnya berperan sebagai saluran komunikasi dan memberikan dukungan positif bagi terwujudnya keharmonisan masyarakat, berkontribusi pada integrasi sosial tidak melecehkan kekuatan hukum dan tatanan sosial. Berkait dengan masalah moral khususnya berkait dengan masalah pornografi, seks, dan kekerasan, media seharusnya memahami apa yang diterima secara luas oleh publik dan menghindari pelanggaran norma oleh publik. Pada konteks inilah, para profesional di bidang media berusaha untuk menciptakan standar profesional sebagai respons terhadap harapan masyarakat khususnya pada peran dan fungsi media. Standar profesional juga merupakan respons terhadap tekanan regulasi pemerintah.

Komunikasi dan Hubungan Antarsistem

Secara lebih luas sistem komunikasi akan sangat erat berelasi dengan sistem sosialnya, sekaligus dengan sistem politiknya. Pada titik inilah, lahir kajian sistem komunikasi sosial dan sistem komunikasi politik.

Sistem komunikasi sosial berperan penting dalam menjamin terintegrasinya masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama. Sistem sosial yang sehat terjadi apabila sistem komunikasi mampu menghubungkan antara fungsi-fungsi subsistem dalam masyarakat, di antaranya relasi antara sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya. Itulah sebabnya maka sistem komunikasi sering disebut sebagai bloodlife yang menjamin berjalannya sistem sosial.

Beberapa konsep penting terkait dengan komunikasi social adalah identitas. Identitas bermakna kesatuan atau kesamaan. Kita membentuk opini berdasarkan persamaan dan perbedaan antara diri kita dan yang lain. System komunikasi baik melalui media maupun nonmedia sangat berperan penting dalam pembentukan identitas. Berkait dengan representasi social terkait dengan fenomena bahwa media massa berperan penting dalam memberikan ruang untuk merepresentasikan komunitas-komunitas social yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk mereflesikan dan memelihara keberlangsungan identitas dan format kelompok-kelompok social yang ada dalam masyarakat. Pada titik inilah media menjadi arena persaingan antar kelompok untuk dapat dihadirkan dan direpresentasikan dalam media. Komunikasi politik terkait dengan hubungan antara sistem komunikasi dan sistem politik. Tema utama yang dibahas adalah bagaimana sistem komunikasi dibangun mulai dari bagaimana masyarakat menyampaikan pendapatnya yang berupa tuntutan dan dukungan (demand) dan Support) kepada infrastruktur politik. Di dalamnya terdapat elemen-elemen partai politik, media, kelompok kepentingan dan kelompok penekan, hingga masuk pada elemen suprastruktur politik (kelompok legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang mengolahnya menjadi output yang berupa kebijakan atau kebijaksanaan tertentu.

Dalam masyarakat demokratis, sistem komunikasi politik bersifat horisontal di mana kelompok-kelompok infrastruktur politik dan suprastruktur politik memiliki posisi yang seimbang sehingga komunikasi bersifat setara. Hal ini sangat berbeda dengan sistem komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat otoritarian dimana komunikasi bersifat vertikal dari atas ke bawah dengan peran partai yang sangat dominan. Masyarakat dianggap audience pasif yang menjadi objek proses komunikasi. Masyarakat hanya menerima instruksi dan doktrin dari pemerintah dan tidak memiliki hak untuk mempengaruhi hasil kebijakan yang akan diambil. Dengan melihat beberapa ciri dari masyarakat demokratis yang seperti ini maka sistem komunikasi politik menjadi sangatlah penting untuk menjamin terealisasinya sistem politik demokratis. Dalam rangka pemahaman yang semacam ini isu yang didiskusikan dalam konteks komunikasi politik banyak terkait dengan media dan demokratisasi, teori agenda setting hingga teori framing (pembingkaian media).

Baca juga Pendekatan dalam Perbandingan Sistem Komunikasi

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Perilaku dan Jaringan Komunikasi Organisasi

Pentingnya Proses dalam Perilaku Organisasional

Konsepsi proses pada dasarnya dikaitkan dengan masalah “bagaimana”, dan untuk sebagian besar dengan pertanyaan “mengapa”. Konsepsi itu menekankan dimensi perilaku dan dimensi interaksi dari suatu keadaan. Ia juga menekankan dimensi nilai yang sering kali diabaikan. Jadi proses mencakup seluruh dinamika yang mendasari sebagian besar isi dan masalah perubahan.
Berbicara tentang proses sebagai suatu dimensi yang penting untuk diperhatikan, mungkin ada gunanya untuk mempertimbangkan proses dari segi pandangan berbagai tingkat. Dalam suatu organisasi ada beberapa tingkat yang beroperasi dari orang-orang yang bekerja di dalam organisasi sampai seluruh masyarakat di mana organisasi itu berfungsi. Terdapat sembilan tingkat yang berbeda-beda yang dapat diidentifikasikan antara tingkat mikro (perorangan) dan tingkat makro (masyarakat).
Banyak model-model perilaku organisasional yang muncul selama 100 tahun yang lalu, dan hanya empat dari model itu yang penting dan cukup menonjol yang perlu dibahas lebih lanjut. Model tersebut adalah autocratic, custodial, supportive dan collegial. Keempat model ini mewakili secara historis evolusi pemikiran manajemen.

Jaringan Komunikasi dan Pengembangan Keorganisasian

Komunikasi keorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses aliran (pengiriman dan penerimaan) pesan-pesan yang berorientasikan tujuan di antara sumber-sumber komunikasi, dalam suatu pola dan melalui suatu medium atau media
Tujuan komunikasi keorganisasian adalah memberikan informasi; umpan balik; pengendalian; pengaruh; memecahkan persoalan; pengambilan putusan; mempermudah perubahan; pembentukan kelompok, menjaga pintu.
Komunikasi keorganisasian mempunyai suatu pola aliran atau jaringan. Dalam suatu organisasi dengan beberapa sumber (orang pada berbagai tingkat) pesan-pesan yang dikirimkandan diterima dapat mengikuti suatu pola tetap yang taat asas. Pola-pola seperti itu sangat berguna, dan dapat merupakan indikator yang baik.
Telah diadakan penelitian secara luas atas pola-pola aliran komunikasi dan dikenal sebagai penelitian jaringan komunikasi. Kebanyakan dari penelitian itu diadakan terhadap kelompok-kelompok kecil yang terkendali. Suatu jaringan merupakan suatu sistem dari berbagai titik komunikasi untuk pengambilan keputusan.
Dalam kebanyakan penelitian jaringan, suatu kelompok kecil (biasanya terdiri dari lima orang) diberi suatu tugas, dan kelompok ini berfungsi dalam komunikasi yang terkendalikan. Pengarahan komunikasi dikendalikan sesuai dengan jaringan yang berbeda-beda, pengaruh tiap jaringan terhadap prestasi dan kepuasan dipelajari.
Suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya, misalnya mungkin hanya di antara dua orang, tiga atau lebih dan mungkin juga diantara keseluruhan orang dalam organisasi. Bentuk struktur dari jaringan itu pun juga akan berbeda-beda.
Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam organisasi. Hubungan ini ditentukan oleh pola jaringan individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi. Untuk mengetahui jaringan komunikasi serta peranannya, dapat digunakan analisis jaringan.
Pengembangan organisasi (PO) sebagai ancangan terhadap perubahan yang direncanakan dalam organisasi, beberapa tahun terakhir ini sangat banyak dipergunakan. Beberapa penulis telah mendefinisikan PO dengan cara yang berbeda-beda. Walaupun ada beberapa titik persamaan dalam definisi-definisi ini, juga tercermin beberapa tekanan khusus di dalamnya.
Ancangan PO terhadap perubahan memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem, ungkap Pareek. Dalam hal ini PO berlainan dari penelitian tindakan. Sementara yang terakhir ini berusaha memecahkan satu persoalan tanpa banyak menghiraukan soal-soal yang berhubungan dalam organisasi, yang pertama mepertimbangkan seluruh organisasi. Ini berarti memahami organisasi dalam kaitan dengan lingkungannya, serta dinamika intern dari organisasi itu.

Strategi dan Inovasi dalam Komunikasi Organisasional

Strategi dan Solusi dalam Komunikasi Organisasional

Terdapat empat kategori yang memperkuat performa manusia dan organisasi, mencakup aktivitas-aktivitas:
1) Strategi training (pelatihan)
2) Strategi individual development (pengembangan individu)
3) Strategi organization development (pengembangan organisasi)
4) Strategi technical resource development (pengembangan sumber daya secara teknis).
Setiap kategori strategi secara khusus memilih pelatihan dan metode pengembangan yang didasarkan pada satu atau lebih perbedaan filosofi atau teori yang menghasilkan perubahan dalam human being (manusia). Mereka sering kali mengacu kepada tiga dasar pendekatan untuk memodifikasi perilaku: rational, behaviors, dan experential.
Selain berkonotasi “jangka panjang”, strategi manajemen juga mengandung konotasi strategi. Kata strategi sendiri mempunyai pengertian terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya menyangkut hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Kalau dapat, maka ia akan terus hidup, kalau tidak, ia akan mati seketika.
Analisis digunakan secara ekstensif dalam suatu organisasi untuk menetapkan status yang terjadi, termasuk fungsi, program, dan aktivitas. Analisis digunakan untuk menemukan apa yang terjadi dan memutuskan apa kelebihan waktu yang telah diberikan. Seperti sebuah diagnosis medis atau diagnosis otomatis, diagnosis organisasional memberikan gambaran bagaimana system dalam organisasi berlangsung. Gambaran yang diperolah dari analisis kemungkinan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kemapanan prosedur untuk mengambil tindakan korektif (benar).

Inovasi dalam Organisasi

Dalam kenyataannya, pemikiran inovasi berlangsung hampir di setiap organisasi, dan banyak sekali organisasi perguruan tinggi menganggap proses inovasi sebagai salah satu fungsi utama dalam organisasi yang berkaitan dengan produksi (menyangkut kegiatan apa yang telah dikerjakan) dan pemeliharaan.
Inovasi adalah proses pengadopsian ide-ide baru, sedangkan innovativeness adalah sifat dari unit pengadopsian, yaitu tingkatan yang diberikan suatu unit sebelum unit lain melakukan adopsi inovasi.
Proses inovasi dalam organisasi:
(1) inovasi adalah sesuatu dari sejumlah kemungkinan yang direspons oleh organisasi untuk mempertemukan suatu tindakan kekuatan eksternal pada organisasi,
(2) proses inovasi melalui sejumlah tahapan, mencerminkan peningkatan komitmen oleh organisasi,
(3) proses ini tidak berjalan secara langsung, tetapi interaktif,
(4) salah satu pengukuran paling baik dari efek inovasi adalah perubahan dalam efektif tidaknya seluruh organisasi.
Pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara tulisan.
Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang dapat menyampaikan bermacam-macam arti melalui kata-kata. Kata dapat dimanipulasi untuk menyampaikan secara eksplisit sejumlah arti.
Fungsi pesan dalam organisasi adalah untuk memberi informasi, membujuk, memerintah, memberi instruksi, dan mengintegrasikan organisasi. Berlo mengatakan pula bahwa fungsi utama dari pesan dalam organisasi adalah untuk produksi atau agar tugas-tugas organisasi dilakukan untuk inovasi atau menyelidiki alternatif dari tingkah laku yang baru bagi organisasi dan untuk pemeliharaan atau menjaga sistem dan komponennya agar tetap berjalan lancar. Sedangkan Greenbaumm mengemukakan fungsi pesan adalah untuk mengatur, untuk melakukan pembaharuan, integrasi, memberikan informasi dan instruksi.
Beratus-ratus ribu gerakan tubuh manusia yang berbeda-beda dapat dibuat sebagai sinyal komunikasi nonverbal, tetapi dalam bagian ini hanya dipilih beberapa gerakan dasar yang banyak digunakan orang. Di antaranya adalah yang berhubungan dengan suara manusia atau vokalik, gerakan badan seperti kepala, mata, bahu, tangan, kaki, sentuhan, sikap badan, penggunaan ruang atau jarak dan penggunaan waktu, serta metafora.




Sumber referensi : Jenny Ratna Suminar, Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto (2015). Komunikasi Organisasi (SKOM4329). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Kebijakan dan Iklim Komunikasi Organisasi

Kebijakan Komunikasi Organisasi

Kebijakan didefinisikan sebagai pernyataan umum yang dirancang untuk pedoman berpikir bagi setiap orang mengenai pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Pernyataan kebijakan memandu anggota organisasi pada tingkatan yang harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu.
Lima syarat kebijakan dapat dikatakan efektif adalah mencerminkan tujuan organisasi, konsisten secara internal, memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, dibuat secara tertulis, dan dikomunikasikan kepada anggota organisasi.
Kebijakan komunikasi didefinisikan sebagai suatu penempatan tujuan yang ingin dicapai organisasi dengan memandang komunikasi. Kebijakan komunikasi ini biasanya mencakup garis pedoman dalam arus komunikasi, iklim komunikasi organisasi, kepuasan kerja, serta kepuasan komunikasi.
Burhan (1971) mengembangkan Communication Policy Preference Scale (Skala Pilihan Kebijakan Komunikasi) yang terdiri dari 35 item. Secara garis besar item-item pada skala tersebut menjawab lima pertanyaan besar berikut, yaitu mengapa berkomunikasi, apa yang harus dikomunikasikan, kapan komunikasi terjadi, siapa yang terlibat dalam komunikasi, dan bagaimana seharusnya manajemen organisasi berkomunikasi dengan karyawannya.

Iklim Komunikasi Organisasi

Seperti halnya iklim fisik atau iklim alam yang terdiri dari gabungan suhu, tekanan udara, kelembaban, sinar matahari, curah hujan serta kekuatan dan arah angin, maka iklim komunikasi adalah gabungan dari perilaku manusia, persepsi terhadap suatu peristiwa, respons antartenaga kerja, harapan-harapan, konflik-konflik interpersonal, dan kesempatan untuk berkembang dalam sebuah organisasi sepanjang tahun yang dirata-ratakan dari sejumlah tahun (Pace, 1983:124)
Setiap lingkungan kerja memiliki atmosfer kerja yang berbeda. Gibb (1986) dalam Curtis (1992) membagi iklim ke dalam dua kategori yaitu Supportiveness Climate (Iklim Mendukung) dan Defensive Climate (Iklim Bertahan). Kedua jenis iklim tersebut saling bertolak belakang satu sama lain. Iklim mendukung mempunyai karakteristik deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, kesamaan, dan provisionalisme. Sementara itu, iklim bertahan mempunyai karakteristik evaluasi, kontrol, strategi, kenetralan, keunggulan, dan kepastian.


Manajemen Konflik dalam Komunikasi Organisasi

Rintangan Komunikasi Organisasi

Dalam komunikasi organisasi, hal-hal yang menjadi rintangan komunikasi dapat berasal dari proses pengiriman dan penerimaan pesan atau faktor personal, serta dari fungsi sistem organisasi itu sendiri atau faktor organisasional.
Faktor personal lain yang sangat penting dalam memberikan kontribusi sebagai rintangan adalah persepsi manusia. Ini karena persepsi dapat mempengaruhi kemampuan manusia dalam memandang dan memahami suatu realita. Orang yang berbeda dapat mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap suatu realita yang sama.
Sementara itu, faktor organisasional yang bisa memberikan kontribusi untuk menjadi rintangan komunikasi organisasi adalah kedudukan atau posisi dalam organisasi, hierarki dalam organisasi, keterbatasan komunikasi, hubungan yang tidak personal, sistem aturan dan kebijaksanaan, spesialisasi tugas, ketidakpedulian pimpinan, prestise, dan jaringan komunikasi itu sendiri.
Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi rintangan komunikasi tersebut adalah menetapkan lebih dari satu saluran komunikasi, menciptakan prosedur untuk mengimbangi distorsi pesan, menghilangkan pengantara antara pembuat keputusan dengan pemberi informasi, dan mengembangkan pembuktian gangguan pesan.

Konflik dan Kekuasaan dalam Organisasi

Tidak dapat dipungkiri, hampir semua organisasi pernah mengalami konflik. Konflik organisasi dapat terjadi pada berbagai tingkatan, yaitu pada tingkat interpersonal, antarkelompok, dan antarorganisasi (Miller, 2000:184). Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya konflik dalam sebuah organisasi, baik yang berasal dari foktor internal maupun dari faktor eksternal. Penyebab internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam organisasi, terutama dari diri anggota-anggota organisasi itu sendiri. Sedangkan penyebab eksternal adalah penyebab yang datang dari pihak lain di luar organisasi tersebut.
Konflik pada umumnya dianggap sebagai hal yang akan selalu membawa dampak negatif dan dapat menghancurkan organisasi. Pandangan ini tidak seluruhnya benar, karena konflik juga ternyata dapat menimbulkan dapampak positif yang membangun. Konflik dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, atau sebaliknya menghambat pencapaian tujuan tersebut.
Pimpinan organisasi harus memiliki kemampuan mengetahui gejala konflik agar dapat  mencegah, mengarahkan, atau menghilangkannya. Menyelesaikan suatu konflik memang bukan pekerjaan yang sepele, berbagai hal harus dipertimbangkan agar dapat menghasilkan keputusan dan tindakan terbaik. Sebenarnya hal yang penting untuk dilakukan pimpinan adalah mencegah timbulnya konflik yang dapat mengarah negatif. Bila upaya pencegahan tidak dapat dilakukan, maka konflik harus diketahui sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi parah. Ada lima karakteristik yang perlu ada untuk sebuah manajemen konflik (de Vito dalam Curtis, 2000:58), yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesamaan. 

Peran Pemimpin dalam Organisasi

 

Pemimpin adalah manajer & komunikator yang memegang peran besar bagi kelangsungan suatu organisasi. Maka penting bagi mahasiswa untuk mengetahui apa saja peran seorang pemimpin di suatu organisasi. Di topik ini akan diuraikan peran-peran seorang pemimpin di sebuah organisasi atau perusahaan yang tercakup dalam kegiatannya sehari-hari, yaitu:

- peran antarpersona

- peran informasional

- peran memutuskan

Ada tiga peran antarpersona yang mendasar dari seorang pemimpin:

1. peranan tokoh (figurehead role), disebabkan krn kedudukannya sebagai kepala suatu organisasi atau perusahaan. Peran ini meliputi tugas yang bersifat keupacaraan (ceremonial nature). Contoh: memimpin upacara bendera di kantor, diundang utk peringatan hari-hari nasional, pembukaan sebuah proyek, ulang tahun instansi, pernikahan rekan manajer, dsb.

2. peranan pemimpin (leader role). Seorang pemimpin bertanggung jawab akan kelancaran pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Jenis-jenis kegiatan yang bersangkutan langsung dengan kepemimpinannya pada semua tahap manajemen: penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian, atau lebih dikenal dengan pekerjaan manajerial. Sedangkan jenis kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kepemimpinan antara lain memotivasi karyawan.

3. peranan penghubung (liaison role), dalam peran ini seorang manajer melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di luar jalur komando vertikal, secara formal & informal.

Ketiga peran di atas disebut peran antarpersona karena dilakukan secara antarpersona formal & informal sehingga banyak informasi yang diperoleh untuk kemajuan organisasi atau perusahaan.

Fungsi seorang pemimpin bagi organisasinya bagaikan pusat syaraf yang berada di tengah-tengah jaringan kontak dengan semua pihak yang berhubungan dengan organisasi/perusahaan bersangkutan. Ia harus mengetahui informasi tentang organisasi atau perusahaannya lebih banyak dari siapa pun juga. Peran ini ada tiga yakni:

1. peranan monitor (monitor role) mengawasi jalannya roda organisasi atau perusahaan sesuai rencana dan target, juga menghimpun segala macam informasi dari berbagai pihak untuk kelancaran organisasi atau perusahaan.

2. peranan penyebar (disseminator role) menyebarkan segala macam informasi yang telah diperoleh (biasanya dari luar organisasi) ke seluruh anggota organisasi.

3. peranan juru bicara (spokesman role) memberi informasi kepada pihak-pihak yang berada di luar organisasi.

Manajer adalah sebagai pengambil keputusan (decision maker) semua kebijakan organisasi. Peran sebagai pengambil keputusan ini meliputi:

1. peranan wiraswasta (entrepreneur role). Di sini pemimpin harus tanggap dengan perubahan yang terjadi di luar organisasi/perusahaan dengan sangat cepat dan pemimpin harus future minded (berpikir jauh ke depan) agar dapat selalu menemukan ide-ide baru untuk dikembangkan yang mengikuti perubahan di sekitarnya.

2. peranan pengendali gangguan (disturbances handler role). Dalam peran ini seorang pemimpin harus dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam organisasi/perusahaan, seperti terjadinya pemogokan karyawan, konsumen/pelanggan beralih ke produk lain, dan sebagainya.

3. peranan penentu sumber (resource allocater role). Peranan ini mencakup menentukan atau memutuskan pekerjaan apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, dan bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan.

4. peranan perunding (negotiator role). Pemimpin melakukan perundingan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan organisasi yang dipimpinnya mulai dari hal-hal yang resmi hingga yang tidak resmi seperti gaya hidup (way of life) perusahaan/organisasi yang dipimpinnya.


Sumber referensi : Jenny Ratna Suminar, Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto (2015). Komunikasi Organisasi (SKOM4329). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka