Rangkuman Komunikasi Politik
Modul 1 - Hakikat Komunikasi Politik Tinjauan Filosofis, Teoritis, Empiris dan Hakikat Feedback atau Respons
1.1 Komunikasi Politik : Tinjauan Filosofis
Filsafat sebagai renungan manusia tentang alam semesta untuk mencari hakikat kebenaran dan keadilan
Komunikasi politik bernaung dalam dua filsafat keilmuan tentang apa yang seharusnya symbol-simbol komunikasi diaktualisasikan untuk mengoperasikan kekuasaan
Individu-individu manusia telah berada dalam pola-pola tindakan bersama yaitu lembaga-lembaga
Manusia berada dalam struktur ganda. Untuk penataan sifat ganda tersebut dilakukan dengan penataan normatif (hukum) dan penataan efektif (kekuasaan)
Kekuasaan harus sesuai dengan legalitas normatif, legitimasi demokratis dan legitimasi moral
Dalam proses komunikasi politik, simbol-simbol komunikasi ditata secara bijak untuk tercapainya tujuan komunikasi yang bersifat komplementer.
1.2 Komunikasi Politik : Pendekatan Teoritis dan Empiris
Kajian teoritis komunikasi politik berada dalam dunia angan-angan dalam wilayah Das Sollen atau apa seharusnya ilmu itu. Secara Das Sollen maka komunikasi politik terikat oleh kaidah-kaidah keilmuan, sehingga ilmu tidak bebas nilai (non value free).
Komunikasi politik mengkaji pula tentang kebebasan dan tanggung jawab individu manusia, baik sebagai penguasa pengelola sumber-sumber komunikasi maupun individu secara perorangan atau kelompok sebagai pengguna jasa komunikasi.
Kebebasan tidak dapat digunakan secara mutlak karena berdampingan dengan tanggung jawab. Secara empiris komunikasi politik berada dalam dunia nyata, sebagai applied science atau dalam wilayah Das Sein yang bergantung kepada sistem nilai.
Sistem komunikasi politik terbagi ke dalam dua subsistem yaitu suprastruktur dan infrastruktur komunikasi.
Feedback dan response adalah karakteristik kajian ilmu komunikasi. Feedback adalah tolok ukur untuk memahami sisitem apa komunikasi itu berada. Feedback dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan yaitu feedback berkadar rendah, feedback berkadar biasa dan feedback berkadar tinggi.
Feedback dapat berkembang pada Negara-negara penganut system demokrasi, sedangkan pada Negara-negara totaliter feedback hampir tidak ada. Feedback muncul dalam komunikasi kontak langsung (direct communication). Response, sama halnya dengan feedback, merupakan input bagi pemerintah. Response muncul pada komunikasi tidak langsung. Pada tingkat tertentu response muncul sebagai akibat keterlibatan para opinion leader, sehingga response diwarnai oleh karakter opinion leader tersebut.
Modul 2 - Objek Kajian Komunikasi Poitik : Perilaku Pengelola Sumber Komunikasi, Eksistensi Pendapat Umum dan Dampak Perilaku Kebersamaan Terhadap Sistem Pemerintahan
2.1 Objek Kajian Komunikasi Poitik : Perilaku Pengelola Sumber Komunikasi
Dalam proses komunikasi, unsur komunikator merupakan bagian integral dan unsur yang sangat menentukan berlangsung tidaknya proses komunikasi.
Komunikator utama politik berada dalam dua suasana yaitu suasana suprastruktur dan infrastruktur.
Para komunikator termasuk juga para politisi, profesional dan para aktivis.
Disamping itu terdapat pula para lobbyist, spoken person yang disebut sebagai link dan broker.
Sikap perilaku para komunikator menjadi tolok ukur keberhasilan komunikasi politik.
Dalam komunikasi tidak langsung, peran pemuka pendapat (opinion leader) dapat menentukan tingkat validasi dan materi komunikasi.
Para opinion leader sebagai gate keeper atau key person dalam proses komunikasi dua tahap (two step flow of communication).
Dalam proses dua tahap, isi komunikasi dapat bersifat utuh atau kena distorsi, hal ini tergantung pada komitmen moral para opinion leader.
2.2 Objek Kajian Komunikasi Poitik : Eksistensi Pendapat Umum
Pendapat umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak-hak atas kebebasan menyatakan pendapat.
Lahirnya konsep-konsep dan teori-teori kebebasan menunjukan bahwa pengaruh lingkup Negara langsung dapat dirasakan terhadap kebebasan itu sendiri.
Pendapat umum yang berada dalam lingkup Negara perkembangan dan pertumbuhannya bergantung pada sistem politik negara bersangkutan.
Pendapat umum lebih meningkatkan intensitas apabila terjadi peristiwa-peristiwa politik.
Pendapat umum pada gilirannya dapat menumbuhkan kekuasaan dan tatanan pemerintahan.
2.3 Perilaku Kebersamaan (Collective Behavior) : Mekanisme Peristiwa Politik, Massa Sebagai Komunikan Politik, Dampak Situasi Politik.
Peristiwa politik pada hakikatnya merupakan produk berpikir dan produk perilaku individu-individu baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat.
Tingkah laku manusia diskualifikasi ke dalam tiga bentuk yaitu : tingkah laku nonsosial, tingkah laku sosial dan tingkah laku kebersamaan.
Gejala perilaku kebersamaan memberi warna domain terhadap situasi politik, karena dapat dimanfaatkan untuk maksud-maksud tertentu.
Beberapa elemen perilaku kebersamaan yaitu : milling, circular reaction, collective excitement dan social contagion. Bentuk yang paling intensif yaitu social contagion.
Massa merupakan unsur masyarakat yang memberi saham dalam pemilihan penguasa, dan wakil-wakil rakyat. Massa setia dan jinak kepada komunikatornya.
Massa menurut sifatnya ada dua macam yaitu didalamnya yang terdiri orang baik dan didalamnya terdiri orang jahat.
Dalam situasi politik Negara yang tidak menentu maka dalam masyarakat akan muncul kegiatan-kegiatan seperti gossip, rumor, fads, booms, rush, dan crazes.
Modul 3 - Tujuan Komunikasi Politik : Mewujudkan Integritas Bangsa, Melestarikan Sistem Nilai dan Membentuk Karakter Bangsa.
3.1 Tujuan Komunikasi Politik : Mewujudkan Integritas Bangsa
Terwujudnya wawasan kebangsaan biasanya berakar pada akar budaya. Pada masyarakat pluralis untuk mewujudkan wawasan kebangsaan membutuhkan upaya menginterpretasikan dari symbol-simbol pluralis ke symbol-simbol pola keyakinan yang diakui bersama.
Wawasan kebangsaan muncul melalui proses diskusi, proses adu argumentasi secara sadar, sifat toleransi, dan loyalitas optimal menempatkan Negara sebagai pemberi naungan terhadap seluruh kelompok ideology.
Sifat-sifat intergratif mendorong individu untuk berperan aktif memajukan negaranya.
Keragaman symbol-simbol politik akan menyulitkan usaha integrative. Konfigurasi politik dalam bentuk sederhana akan sangat membantu didalam upaya mengintegrasi seluruh unsure Negara.
Ukuran pembangunan politik akan terdiri dari penciptaan serangkaian lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
3.2 Tujuan Komunikasi Politik : Melestarikan Sistem Nilai
Untuk mempertahankan system yang sedang berlangsung sekaligus pelestarian system nilai sebagai proses mengaktifkan unsure-unsur dinamis yang ada pada diri manusia.
Pendidikan sebagai aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap perilaku berdasar nilai yang telah dianggap benar dan bermanfaat.
Pendidikan diarahkan membentuk sikap perilaku dan pola piker yang bersifat integrative yang melihat bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan suatu Negara bertujuan untuk : (1) Mempersiapkan generasi penerus bangsa (2) Menyamakan system berpikir (3) Memantapkan sikap jiwa dalam melaksanakan system nilai
Pendidikan politik merupakan proses penguasaan symbol-simbol kehidupan kenegaraan sekaligus symbol-simbol kebenaran dan keadilan.
3.3 Tujuan Komunikasi Politik : Membentuk Karakter Bangsa
Dalam proses komunikasi unsure komunikator dan komunikan merupakan dua satuan yang terpisah (two separate acts) atau sebagai jarak social (social afstand) yang perlu dipadukan.
Komunikasi dalam bentuk kelompok akan menampakan perilaku kelompok (collective behaviour)
Pada tangga tertentu komunikasi politik dihadapkan kepada ragam dogma sebagai penyebab konflik.
Demikian halnya komunikasi politik merupakan bagian dari behavioural science yang tercermin dalam perilaku politik (political behaviour)
Perilaku politik sangat tergantung kepada budaya politik. Budaya politik dapat bersumber dari nilai-nilai budaya yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.
Sebagaimana perilaku politik maka berpikir politik dan orientasi berpikir sangat tergantung budaya politik atau pola keyakinan.
EmoticonEmoticon